Pemerintah Jadi Otoriter dengan Terbitkan PERPPU Pembubaran Ormas

0 3

DuniaDakwah.Com – Aneh!. Setelah sebelumnya megumumkan rencana pembubaran ormas yang dianggap ‘radikal’ oleh pemerintah, hari ini rencananya pemerintah akan menerbitkan Perpu untuk benar-benar memiiliki legalitas untuk membubarkan ormas yang dianggap ‘radikal’ tersebut. Ormas yang ‘santer’ ingin dibubarkan lewat adanya perpu ini adalah Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Padahal kiprah dakwah HTI di Indonesia cukup baik, elegan, dan disegani. Salah satunya buktinya lewat pernyataan Din Syamsyudin mantan ketua umum PP Muhammadiyah. “HTI menampilkan wajah Islam Indonesia yang Tegas, santun dan cerdas,” ujar Din, Selasa (9/5/2017). “Misalnya dalam kasus migas, pornografi dan pornoaksi, intervensi asing, penodaan agama, ketidakadilan dan kezhaliman, liberalisme dan pluralisme,” katanya.

Satu hal lagi, Din menambahkan, ide dan konsep Hizbut Tahrir ini disampaikan dengan santun dan intelek. Kemudian Din menempatkan HTI punya tempat sendiri dalam kacamata pengamat gerakan Islam dan masyarakat. “Dan saya kira itulah yang sering disampaikan saudara Ismail Yusanto bahwa HTI mengemban dakwahnya tanpa kekerasan, tapi lebih bersifat pemikiran. HTI telah menampilkan wajah Islam pemikir dan konseptual. Maka, ketika radikalisme – dengan makna kekerasan – disematkan pada Islam, HTI sulit atau tidak bisa dimasukkan ke dalamnya,” ucap Din. (http://publik-news.com/din-syamsuddin-hti-menampilkan-wajah-islam-indonesia-yang-tegas-santun-dan-cerdas/)

Maka dari itulah menjadi aneh apabila dikatakan HTI bagian dari ormas yang ‘radikal’ karena HTI berdakwah tanpa kekerasan dan tidak pernah menimbukkan keresahan apalagi teror di masyarakat, sejak berdakwah di Indonesia 20 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah satupun HTI mempunyai catatan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia, bahkan HTI pernah mendapat penghargaan sebagai ormas paling tertip saat demo dan pernah berperan aktif dalam revisi undang-undang migas. Menkopolhukam, Wiranto menuduh HTI tidak punya kontribusi aktif dalam pembangunan dan tudingan anti-pancasila. Hal tersebut jelas mengada-ada pasalnya HTI berperan sangat aktif seperti dituturkan Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

Fadli Zon menegaskan bahwa HTI sudah memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga tudingan pemerintah yang mengatakan HTI tidak memiliki kontribusi sangat tidak tepat. “Apa yang disampaikan HTI tadi, mereka menunjukan bukti bahwa mereka sudah melewati prosedur layaknya ormas lainnya sejak 1980an. Mereka diakui oleh Kemendagri sejak 2002, mereka diakui status badan hukum pada 2014 di Kemenkumham,” ujarnya.

“Soal tuduhan anti Pancasila, dalam AD/ART nya pun mereka sudah mencantumkan Pancasila dan UUD 1945. Dan selama ini mereka juga berkontribusi dalam melakukan revisi UU, misalnya UU Migas dan UU lain yang dianggap liberal,” tegas Fadli. (http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16443/t/Fadli+Zon+Tegaskan+Pembubaran+HTI+Tidak+Tepat)

Maka menjadi sangat aneh ‘kuadrat’, jika saat ini muncul adanya perpu untuk membidik HTI. Karena perpu hanya dikeluarkan apabila ada kepentingan ihwal yang memaksa. Pasal 22 ayat (1) mengatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Selanjutnya, ayat (2) menetapkan bahwa, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.” Dan bila ternyata tidak mendapat persetujuan oleh DPR, maka menurut ayat (3) UUD 1945, perppu itu harus dicabut.

Adanya ihwal yang memaksa inilah yang menjadi ambigu, kepentingan dalam pembubaran Ormas Islam HTI ini kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa?. Pasalnya memang HTI adalah Ormas Islam yang gemar memberikan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang membebani hajat rakyat seperti liberalisasi dan privatisasi asset-aset BUMN maupun sumberdaya alam di Indonesia.

Padahal ada ihwal lain yang lebih berbahaya yakni utang Indonesia, meningkatnya kriminalitas, korupsi, pengangguran, dan penyediaan lapangan kerja masih menjadi PR pemerintah. Lalu apa alasan kuat pemerintah menyasar Ormas Islam? Apa karena tidak suka?. Menjadi berbahaya jika dasar yang digunakan adalah ketidaksukaan pemerintah pada ormas tertentu, ini menjadikan proses hukum dan peraturan yang sudah ada menjadi tidak ada maknanya sama sekali. Dan bukankah Indonesia negera hukum? Lalu untuk apa hukum itu dibuat jika bisa seenaknya diubah tanpa alasan yang kuat? maka Pemerintah akan selangkah menjadi otoriter jika hal seperti ini terjadi.

Jika pembubaran ini benar-benar dilaksanakan, maka pemerintah telah bertindak otoriter, tidak membuka ruang dialog dan memaksa Ormas Islam atau mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa bisa seenaknya dibubarkan. Hal ini tidk boleh terjadi, rakyat harus bersatu Ulama, Intelektual, Mahasiswa, semuanya harus menolak perpu ini. Karena bisa jadi dimasa yang akan datang pemerintah bisa seenaknya membubarkan ormas islam lain, atau Ormas lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan penguasa. [Justice Monitor)

Penulis : Yudhi Sasono – Mahasiswa Nganjuk