FKU Aswaja Jatim Suarakan Keprihatinan Terbitnya Perppu Ormas

0 5

DuniaDakwah.Com – Forum Komunikasi Ulama Ahlussunah Wal Jama’ah Jawa Timur Suarakan Keprihatinan Terbitnya Perppu Ormas Ke Dprd Jawa Timur.

Pada hari Jum’at, 14 Juli 2017, sejumlah 18 orang ulama, kyai dan ustadz perwakilan dari Forum Komunikasi Ulama Ahlussunah wal Jama’ah Jawa Timur mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi umat. Kedatangan rombongan perwakilan ulama tersebut disambut oleh Bapak Nur Sucipto, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, bertempat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur.

Acara dibuka oleh Bapak Nur Sucipto dengan mengucapkan terima kasih atas kedatangan para ulama, dan berharap agar acara tersebut penuh berkah. Beliau memperkenalkan diri, bahwa selain sebagai anggota dewan, beliau juga dosen Pasca Sarjana di UPN Veteran Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Gresik, selain juga sebagai takmir masjid di tempat tinggalnya.

Kemudian dilanjutkan dengan perwakilan rombongan ulama, Shohibul fadhillah al Mukarrom K.H. Hidayat, menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jawa Timur yang telah berkenan menerima rombongan perwakilan ulama, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan para ulama satu per satu.

Selain itu, beliau juga menyampaikan keprihatinan kondisi bangsa saat ini, termasuk apa yang menimpa umat Islam.
Beliau menyampaikan bahwa umat Islam saat ini memang diadu domba oleh kekuatan asing dan pemerintah juga tidak boleh ikut-ikutan membuat kebijakan dzalim. Salah satu bukti terbaru kedzaliman pemerintah adalah Perppu Ormas yang baru dikeluarkan minggu ini.

Selanjutnya pembacaan pernyataan sikap khususnya menyikapi Perppu Ormas dari Forum Komunikasi Ulama Ahlussunah Wal Jama’ah Jawa Timur oleh al mukarram KH Abdurrahman selaku ketua forum yang juga Pengasuh Ponpes Al Anwar, Mojokerto.

Beberapa point penting pernyataan sikap ulama tersebut antara lain:

  1. Bahwa Perppu tersebut berpotensi menimbulkan pemberangusan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara.
  2. Berpotensi menimbulkan benturan antar elemen umat Islam.
  3. Berpotensi menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap ulama yang menyampaikan aspirasi umat Islam dan upaya penghambatan dan pecekalan, pencelakaan para da’i akibat menyampaikan dakwahnya.
  4. Berpotensi represif dan sewenang-wenang untuk membubarkan Ormas Islam.
  5. Bahwa Perppu tersebut semakin menambah daftar banyaknya kebijakan pemerintah yang menimbulkan kerugian rakyat Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan tarif daftar listrik, pungutan kepada rakyat semakin mencekik dan lainnya.Menanggapi hal itu, Bapak Nur Sucipto menyatakan, “Saya turut prihatin atas terbitnya Perppu, masak kita mau kembali ke zaman jahiliyah?. Dimana Nabi dimusuhi dan didzolimi. Kita umat Islam jangan mau diadu domba antar komponen umat.”

Terkait dengan Perppu, memang sampai saat ini DPR RI belum mengambil sikap resmi, karena harus dibahas di sidang paripurna. “Pada prinsipnya kami akan sampaikan tuntutan ini kepada pimpinan kami, baik di partai maupun di DPRD. Kami juga senang para ulama dan kyai menyampaikan tuntutan seperti ini. Ini menurut kami konstitusional.”

Shohibul fadhillah al mukarrom KHM Amroni dari PP Kyai Sekar Al Amri, Leces dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan harapannya,”mohon Bapak Nur Sucipto bisa meneruskan aspirasi ini ke pimpinan Partai Gerindra di Jakarta, juga kepada kolega-kolega Bapak di DPR RI dari partai Bapak, supaya aspirasi kami ini didengar sampai di Jakarta. Dan secara khusus, saya juga berharap agar pada akhirnya Perppu ini dicabut saja.”

Berikutnya Shohibul fadhillah al mukarrom Kyai Abu Syifa, perwakilan dari PP Al Ihsan, Baron, Nganjuk memberikan nasehat,” Bahwa sejatinya dengan Islam lah Indonesia akan menjadi kuat. Dan itu dibuktikan sejak dulu, sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratusy syekh Kyai Hasyim Asy’ari, kemerdekaan kita mungkin hanya akan berumur tiga bulan saja. Oleh karena itu, mari kita kembali pada Islam, agar bangsa ini menjadi kuat kembali. Dan terkait tuntutan kami, mohon kiranya bisa segera di fax ke DPR RI di Jakarta, sebagai bentuk keprihatian dari para ulama dan kyai di Jawa Timur.”

Bapak Nur Sucipto kemudian menanggapi, “Memang baru Gerindra dan PKS yang secara terang-terangan menolak Perppu ini. PAN dan Demokrat masih belum bersikap. Sementara partai pendukung pemerintah jelas mendukung lahirnya Perppu ini. Tapi kembali itu nanti tergantung dinamika di sana. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerawuhan para kyai dan ulama ke sini, semoga jalinan silaturahmi ini berkah dan diridhoi Allah SWT.”

Pertemuan kemudian ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama dan bersalam-salaman. Alhamdulillah penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan baik dan para ulama juga menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada para santri, muhibbin dan jamaahnya secara luas. []